BREAKING NEWS

18 TAHUN MENUNGGU, DPR Akhirnya Setujui UU Perampasan Aset

Sebuah babak baru pemberantasan korupsi mulai terwujud. Negara tidak lagi cukup hanya memenjarakan pelaku kejahatan ekonomi, melainkan juga berupaya mengejar, menyita, serta mengembalikan kekayaan hasil kejahatan kepada negara dan korban. Meski begitu, butuh pengawasan ketat agar instrumen hukum baru ini tidak disalahgunakan menjadi alat kesewenang‑wenangan.

JAKARTA | SMP.com | Nasional
Setelah perjalanan panjang sekitar 18 tahun, DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang‑Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna ke‑13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026‑2027, Kamis (19/11/2026) yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
 
Langkah ini menjadi instrumen baru bagi negara untuk memutus mata rantai kejahatan ekonomi, mulai dari korupsi, pencucian uang, penipuan berskala besar, hingga tindak pidana lain yang selama ini kerap menyisakan kerugian besar bagi masyarakat.
 
Selama bertahun‑tahun, publik kerap menyaksikan pelaku korupsi dijatuhi hukuman penjara, sementara aset hasil kejahatan masih sulit dikembalikan. Rumah mewah, tanah, kendaraan, rekening, perusahaan, hingga investasi yang dibeli dari uang hasil kejahatan sering kali membutuhkan proses hukum yang panjang sebelum akhirnya bisa diserahkan kembali kepada negara maupun korban. Di sinilah peran penting undang‑undang perampasan aset yang baru disetujui DPR.
 
Perjalanan 18 Tahun Pembahasan
 
Gagasan perampasan aset bukanlah usulan baru. Kajian terkait kebutuhan instrumen hukum untuk merebut kembali aset hasil tindak pidana sudah mulai dibahas sekitar tahun 2008‑2012, termasuk kajian dari PPATK dan pemerintah. Kemudian pada rentang 2015‑2018, RUU ini masuk ke dalam Prolegnas jangka menengah. Pemerintah kembali mengajukan pembahasannya pada tahun 2020, namun belum mendapatkan kelanjutan optimal.
 
Pada Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Presiden kepada DPR untuk mendorong percepatan pembahasan. Hingga akhir masa jabatannya pada 2024, RUU tersebut masih belum selesai dibahas. Baru pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tepatnya September 2025, RUU Perampasan Aset ditetapkan sebagai usulan inisiatif DPR ke dalam Prolegnas Prioritas. Komisi III DPR kemudian memulai pembahasan secara serius per Januari 2026, melibatkan akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan.
 
Proses yang melibatkan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) itu akhirnya membuahkan hasil. Pada 18 November tingkat pertama disepakati, lalu sehari kemudian, 19 November 2026, DPR menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan pengesahan bersama Presiden.
 
Tujuan Utama: Kejahatan Jangan Dapat Untung
 
Prinsip utama perampasan aset sederhana: kejahatan tidak boleh mendatangkan keuntungan. Sebagai contoh, pelaku korupsi yang mengambil miliaran rupiah uang negara lalu menyembunyikannya ke rumah mewah, tanah, perusahaan, maupun rekening atas nama orang lain. Jika hanya dipenjara tanpa asetnya ditarik kembali, pelaku atau keluarganya masih berpotensi menikmati hasil kejahatan.
 
Ada tiga tujuan utama undang‑undang ini: menghilangkan keuntungan ekonomi dari pelaku tindak pidana, memulihkan kerugian negara serta hak‑hak korban, dan memberikan efek jera sehingga kejahatan ekonomi tidak lagi dipandang sebagai jalan pintas meraih kekayaan.
 
Jenis‑jenis Aset yang Dapat Disita
 
Perampasan aset tidak terbatas hanya pada uang tunai. Cakupannya meliputi simpanan perbankan, deposito, surat berharga, tanah, rumah, apartemen, gedung komersial, kendaraan, kapal, pesawat, perhiasan, saham perusahaan, kepemilikan manfaat di badan usaha, aset digital, hak kekayaan intelektual, piutang, serta aset bernilai lainnya yang terbukti terkait tindak pidana.
 
Penting ditekankan: harta yang diperoleh secara sah, rumah milik keluarga, tabungan yang halal, serta aset milik pihak ketiga yang beritikad baik tidak dapat dirampas secara sewenang‑wenang. Harus ada bukti yang jelas hubungan antara aset tersebut dengan tindak pidana.
 
Mekanisme Non‑Conviction Based Asset Forfeiture
 
Terobosan penting dalam undang‑undang ini adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku (non‑conviction based asset forfeiture). Mekanisme ini dibutuhkan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau ada hambatan hukum lain sehingga perkara pidana terhadap dirinya terhenti.
 
Tahapan prosesnya meliputi penelusuran aset oleh aparat berwenang, pemblokiran transaksi untuk mencegah perpindahan harta, penyitaan melalui prosedur hukum, pengajuan permohonan ke pengadilan, sidang pemeriksaan bukti dan keberatan pihak terkait, putusan hakim, lalu pengelolaan aset berupa penyimpanan, penjualan, pengembalian ke korban, atau penyerahan kepada negara.
 
Mekanisme ini tetap membutuhkan pengawasan pengadilan. Bukan berarti aparat dapat langsung mengambil harta hanya bermodal dugaan.
 
Dampak Positif untuk Negara, Korban, dan Iklim Usaha
 
Jika berjalan dengan baik, perampasan aset dapat mengembalikan kerugian negara yang nantinya bisa dialokasikan untuk pembiayaan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Korban penipuan investasi bodong, penggelapan, maupun kejahatan keuangan juga memiliki peluang lebih besar mendapatkan ganti rugi.
 
Selain itu, penegakan hukum yang teguh akan menciptakan iklim investasi lebih sehat. Pengusaha jujur tidak lagi dirugikan oleh pelaku kejahatan yang menggunakan uang haram untuk bersaing di pasar. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pun diharapkan meningkat.
 
Risiko Penyalahgunaan Kewenangan yang Harus Diwaspadai
 
Di balik tujuan mulia, ada risiko besar jika undang‑undang ini tidak dijalankan dengan pengawasan ketat. Kewenangan menyita aset sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik, tekanan terhadap pengusaha, kriminalisasi orang tak bersalah, penyitaan tanpa bukti, penjualan aset di bawah harga wajar, hingga korupsi baru dalam pengelolaan aset hasil sitaan.
 
Karena itu, ada beberapa syarat penting yang harus dijaga: pengawasan ketat dari pengadilan, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, sistem pencatatan aset yang transparan, pengawasan independen, mekanisme keberatan dan ganti rugi bagi warga yang dirugikan, peningkatan kemampuan aparat dalam forensik keuangan, serta laporan publik mengenai nilai aset yang berhasil dipulihkan.
 
Ujian Kejujuran Penegak Hukum
 
Persetujuan DPR terhadap UU Perampasan Aset adalah langkah maju pemberantasan kejahatan ekonomi. Namun keberhasilan undang‑undang ini tidak diukur dari jumlah aset yang berhasil disita, melainkan seberapa besar kerugian negara dan korban terpulihkan, serta sejauh mana hak‑hak warga yang tidak bersalah tetap terlindungi.
 
Ujian terbesar adalah memastikan hukum membuat koruptor takut kehilangan hasil kejahatan, tanpa membuat warga biasa takut kehilangan hak miliknya.(sk) 

 
Baca berita selengkapnya di
https://www.sangsakamerahputih.com/?m=1
 
#sangsaka_merah_putih
#mengibarkan_bendera_persatuan
#mengobarkan_semangat_pembangunan
#mengabarkan_suara_kebenaran
#bengkulu #helmi_hasan #bumi_merah_putih
#indonesia #retret_merah_putih
 
Catatan Redaksi: Persetujuan DPR adalah tahap persetujuan, masih menunggu proses pengesahan Presiden dan pengundangan Lembaran Negara sebelum undang‑undang resmi berlaku.
 
Sumber:
‑ DPR RI : Laporan resmi pengesahan RUU Perampasan Aset
‑ ANTARA : DPR Setujui Pengesahan RUU Perampasan Aset
‑ Perpustakaan DPR : Infografik perjalanan RUU Perampasan Aset